Anak Berdemo: Memahami Nuansa dan Kerumitan Partisipasi Anak di Ruang Publik

Keterlibatan anak dalam demonstrasi belakangan ini menjadi perhatian publik. Setidaknya, dari ragam pemberitaan yang ada, banyak yang berpendapat bahwa siswa sekolah seharusnya tidak mengikuti demo karena kewajiban belajar di rumah. Sebagian lainnya berpendapat bahwa melibatkan anak dalam demo adalah bentuk dari eksploitasi anak. Dalam menghadapi anak yang terlibat dalam demo, beberapa pemberitaan juga mengabarkan adanya tindakan penangkapan dan pemberian sanksi kepada anak, misalnya berupa pencatatan identitas di kepolisian.

Sebagai lembaga yang berfokus pada perlindungan dan kesentosaan anak, PUSKAPA percaya bahwa melindungi anak dari segala bentuk kekerasan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak-hak anak. Namun, melindungi anak baru efektif jika ada jaminan atas kebebasan sipil dan politik sebagaimana juga hak ekonomi, sosial, dan budaya juga dipenuhi.

Partisipasi anak dalam kewarganegaraan dan politik tidak bisa didiskusikan hanya dalam lingkup perlindungan anak. Dalam rangka perayaan Hari Sumpah Pemuda, Rabu 28 Oktober 2020, PUSKAPA menyelenggarakan Learning Series dengan judul “Anak Demo: Melarang atau Mendukung?”. Diskusi ini menghadirkan empat orang pembicara yang berasal dari latar belakang pekerjaan yang beragam, yakni Margianta Surahman (Direktur Emancipate Indonesia dan Gerakan Muda untuk Framework Convention on Tobacco Control/FCTC), Aprilia Resdini (Koordinator SPACE UNJ serta mewakili komunitas Sisterhood), Rivanlee Anandar (Wakil Koordinator KontraS) serta Gita Putri (Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan/PSHK). Kegiatan ini juga menghadirkan Kiki (bukan nama sebenarnya), seorang pelajar yang pernah terlibat dalam aksi demonstrasi di ruang publik.

Dipandu oleh Santi Kusumaningrum (Direktur PUSKAPA), Learning Series ini mendiskusikan alasan dan taktik aktivis anak dan kaum muda yang terlibat dalam demonstrasi, peran negara, lembaga pembangunan, hingga orang tua dalam memastikan ruang aman bagi anak dalam berpartisipasi politik khususnya di ruang publik.

Beberapa hal menarik yang menjadi catatan, antara lain:

Sikap Kritis Anak: Apa alasan dan taktik terlibat demonstrasi?

Bagaimana aktivis muda menanggapi pernyataan orang dewasa bahwa anak dan kaum muda tidak punya alasan dan pengetahuan yang cukup untuk terlibat dalam demonstrasi?

Sebagai aktivis muda, April (SPACE UNJ) mengungkapkan alasannya terlibat dalam aksi demonstrasi baik di tahun 2019 (terkait protes terhadap RUU KPK dan RUU KUHP) dan 2020 (RUU Cipta Kerja) adalah kekhawatiran atas masa depannya. Menurutnya, berbagai rancangan legislasi dan kebijakan saat ini akan banyak berdampak pada situasi kaum muda dan masa depan generasi penerus. “Saya khawatir tentang masa depanku, keluargaku, anak-anakku, dan orang lain seusiaku. Orang lain di generasi atasku mungkin tidak akan menerima dampaknya”, ujar April.

Kiki (Pelajar) juga mengungkapkan hal serupa. Sebagai pelajar yang ikut turun ke jalan, Kiki berdemo bukan karena ingin dilihat eksis dengan membuat konten di media sosial semata, namun ingin memperjuangkan hak-hak atas dirinya dan orang tuanya yang mungkin terdampak dari RUU tersebut. Kiki dan teman-temannya membekali diri sebelum mengikuti demonstrasi, “Kami di sini sudah coba cari (informasi) sebelum kami berangkat, soal UU Omnibus Law itu soal apa dampaknya, apa hasilnya. Makanya kami berjuang untuk orang tua kami dan masa depan kami“, ujarnya.

Berefleksi terhadap pengalaman Gita Putri (PSHK) ketika menjadi aktivis muda di tahun 1998, sebagai mahasiswa, ia bergerak karena didorong oleh sikap responsif, semangat kebersamaan, dan dukungan dari kelompok sebaya.

Rivanlee (KontraS) melalui observasinya di lapangan pada saat demonstrasi melihat bahwa pelajar Sekolah Teknik Menengah (STM) tidak serta merta buta terhadap situasi politik. Berdasarkan obrolannya, pelajar STM memiliki alasan beragam dalam berdemonstrasi, satu diantaranya adalah untuk membantu rekan-rekan mahasiswa untuk berjuang.

Rivanlee percaya bahwa kepedulian pelajar STM tidak secara tiba-tiba datang dari lingkungan yang tidak paham politik. Pelajar STM juga terpapar terhadap informasi politik terkini.

Ragam persiapan dilakukan sebelum berdemonstrasi. Kiki, misalnya, membuat kelompok diskusi di media sosial untuk menginformasikan tentang analisis RUU Cipta Kerja serta mengorganisasi titik kumpul dan cara berdemonstrasi yang tidak melibatkan tindakan anarkis. Menurutnya, aksi yang dilakukan dibimbing oleh orang dewasa yang berpengalaman dalam demonstrasi.

Peran Orangtua dan Sekolah dalam Mendorong Partisipasi Anak

Kiki mengungkapkan hambatan dalam berpartisipasi di ruang publik adalah kepercayaan dan izin dari orang tua. Orang tua Kiki tidak menyukai partisipasinya dalam demonstrasi, karena menganggap tugas utama Kiki adalah belajar. Juga, terdapat larangan dari sekolah dengan ancaman mendapatkan sanksi berupa teguran kepada orang tua hingga dikeluarkan dari sekolah (drop out).

Hal ini senada dengan refleksi dan pengalaman Gita Putri sebagai orang tua dan sikap sekolah anaknya dalam memandang situasi-situasi politik terkini. Di sekolah anaknya, para pelajar mengetahui persis perkembangan politik terkini, pelajar tidak serta merta buta terhadap situasi politik. Meski demikian, Gita mencatat ada sikap penyensoran yang dilakukan oleh orang tua dan sekolah untuk anak-anak tidak memahami lebih dalam tentang isu-isu politik terkini, karena ketakutan terhadap risiko ketika anak memutuskan berdemonstrasi. Menurutnya, sekolah dan orang tua seharusnya membimbing anak untuk bersikap kritis, tidak membuat anak takut, dan justru memfasilitasi ragam kanal partisipasi yang relevan dan aman tanpa harus turun ke jalan.

Lanjut, pesan Gita kepada sesama orangtua adalah untuk membuka ‘jendela’ seluas-luasnya kepada anak untuk berpikir kritis serta membekali diri sendiri agar dapat membantu memberikan kerangka berpikir kepada anak.

Hal ini menjadi refleksi pribadi ketika teman-teman anaknya justru bertanya dan meminta bimbingannya terkait sikap dirinya terhadap RUU Cipta Kerja.

Dibesarkan oleh seorang Ibu yang mengasuh anaknya dengan cara-cara yang demokratis, Margianta (Emancipate Indonesia) mengungkapkan bahwa dukungan orang dewasa, khususnya orang tua penting dalam memberikan informasi kritis terhadap situasi politik terkini, membantu anak memutuskan kanal partisipasi yang aman dan relevan, serta membimbing upaya mitigasi risiko yang perlu dilakukan.

Minimnya Ruang Partisipasi yang Aman dan Inklusif

Seluruh pembicara sepakat terhadap kebutuhan ruang yang aman bagi anak dalam menyampaikan aspirasi politiknya, khususnya di ruang publik.

Menurut Gita Putri, saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa perangkat peraturan dalam mendukung partisipasi anak dan kaum muda, misalnya terdapat Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 yang mengatur tentang Organisasi Mahasiswa.

Meski demikian, Rivanlee berpendapat bahwa saat ini tidak ada ruang yang benar-benar aman dalam menyampaikan pendapat baik di ranah digital maupun non-digital. Di ranah digital, ungkapnya, ada UU ITE yang mengatur tentang larangan penghinaan terhadap pejabat negara, khususnya Presiden. Di ruang non-digital, meskipun ada Peraturan Menteri, pemerintah daerah bisa saja menerbitkan aturan pelarangan anak dan kaum muda, terutama pelajar untuk berdemonstrasi. Belum lagi, penanganan aparat hukum terhadap anak berdemonstrasi dinilai belum sensitif terhadap kepentingan terbaik anak.

Hal serupa juga diungkapkan April bahwa dalam pengalamannya berdemonstrasi, ancaman terhadap berbagai pihak dan minimnya perlindungan dari aparat menjadi hambatan dalam mewujudkan lingkungan aman bagi kaum muda berdemonstrasi.

Tidak hanya ruang aman, ruang inklusif pun perlu terus menerus didorong agar dapat kesempatan dan akses terhadap ruang partisipasi politik dapat dijangkau oleh semua anak.

Refleksi Margianta terhadap Forum Anak yang difasilitasi Pemerintah, misalnya, memperlihatkan betapa kesempatan-kesempatan berpartisipasi tersedia untuk kelompok anak-anak tertentu. Hal ini dikarenakan terdapat anggapan tertentu yang mendasari dibentuknya ruang-ruang partisipasi anak.

“Demo dan bersikap kritis ini diasosiasikan dengan anak bandel, dan saat ini ruang partisipasi tersedia untuk anak yang dianggap ‘baik-baik’”, ujarnya.

Margianta menyerukan pentingnya ketersediaan ruang-ruang partisipasi yang lebih menjangkau anak dan kaum muda dengan keragamannya, serta partisipasi yang tidak tokenistik dan manipulatif.

Membicarakan partisipasi anak harus dimulai dengan kesiapan untuk memahami ragam nuansa dan kerumitannya. Mendengar suara anak adalah langkah awal untuk kita memahami anak berdemonstrasi, mengevaluasi kegagapan kita dalam memahami ruang partisipasi yang diinginkan anak serta mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ruang partisipasi yang lebih aman dan inklusif bagi semua anak.

Siapkah kita?

Untuk menyaksikan ulang Learning Series ini, klik:

(Opini Kiki dapat disaksikan pada menit 57:00

We work with policymakers and civil society on inclusive solutions that create equal opportunities for all children and vulnerable populations.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store