Maju Mundur Upaya Diversi

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah paradigma, tapi aparat belum paham.

“Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya”

Pepatah lawas itu barangkali terlintas dalam benak kita, jika seseorang melakukan kejahatan. Kita kemudian berasumsi bahwa orang yang telah berbuat jahat selamanya akan menjadi ‘orang jahat’. Jika tak dipenjara atau diberi hukuman berat, maka yang bersangkutan tak akan kapok.

Bagaimana dengan anak yang melanggar hukum? Bagaimana hukum menangani mereka?

Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Pada 21 Desember 2011 silam, kanal berita detik.com mewartakan kasus pencurian sandal jepit bermerk milik aparat polisi oleh seorang pelajar SMK berusia 15 tahun. Kasus ini berujung di meja hijau, dan terdakwa terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Penasihat hukum terdakwa menyayangkan berlanjutnya kasus ini hingga tingkat pengadilan. “Semestinya sejak awal kasus ini berakhir dengan jalan lebih bijak ketimbang membawanya ke pengadilan,” kata Penasihat Hukum Elvis Dj Katuwu, seperti dikutip detik.com.

Perlunya jalan keluar yang lebih bijaksana bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum menjadi alasan mendasar ditetapkannya Undang-Undang №11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini resmi berlaku secara penuh sejak 2014 lalu. Sebelumnya, untuk pengadilan anak, aparat penegak hukum menggunakan UU №3 Tahun 1997 sebagai landasan hukum. Namun, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, undang-undang ini belum memenuhi dan menjamin perlindungan terhadap anak. Alasannya, UU №3 Tahun 1997 tidak mengadopsi hak-hak anak sesuai dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak, serta tak memasukkan nilai dan standar The Beijing Rules, yakni ketentuan internasional tentang standar minimum dalam administrasi peradilan anak.

Pemberlakuan UU SPPA menunjukkan bahwa paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah berubah. Pasal 5 ayat 1 UU SPPA mengatur bahwa keadilan yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana anak adalah keadilan restoratif. Artinya, proses dalam sistem peradilan pidana tidak lagi bertujuan sebagai ajang balas dendam (retributif), atau melulu bertujuan untuk memberi efek jera pada pelaku. UU SPPA menjelaskan keadilan restoratif sebagai berikut:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Direktur PUSKAPA, Santi Kusumaningrum, menggarisbawahi bahwa penyusunan undang-undang ini menunjukkan adanya keberpihakan pada anak karena perilaku berisiko yang mereka lakukan tidak sepenuhnya merupakan pilihan rasional, melainkan buah dari permasalahan struktural. Santi memaparkan, selama ini, dalam kacamata perumus kebijakan, anak digambarkan dalam kondisi ideal: anak yang bersikap baik, dididik dan dirawat dengan seksama, agar menjadi generasi penerus yang andal. Anak yang melakukan pelanggaran hukum tak masuk dalam kategori ini, sehingga penanganannya menjadi problematik dan kompleks. Padahal, tak dapat dipungkiri, sebagian anak harus menghadapi kondisi dan situasi tertentu yang mendorong mereka melakukan tindakan berisiko (melanggar hukum).

“Selalu ada anak yang lebih rentan daripada anak yang lain,” kata Santi. Kelompok inilah yang diperhatikan hak, kebutuhan dan perlindungannya oleh UU SPPA, agar anak dapat memperbaiki dampak dari perilakunya itu, secara wajar dan bermartabat.

Melihat pentingnya misi yang diemban oleh UU SPPA, lalu bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan?

Pemenjaraan versus Diversi

Salah satu misi utama yang terkandung dalam UU SPPA adalah menghindarkan anak dari proses dalam sistem peradilan pidana. Berbagai studi telah membuktikan bahwa proses peradilan pidana berpotensi mengganggu kehidupan anak dalam jangka panjang. Putus sekolah dan stigma dari masyarakat merupakan sejumlah dampak negatif yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi akan memburuk jika anak itu dipenjara. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hal pokok untuk melindungi anak.

Pertama, mengatur usia minimal pertanggungjawaban anak terhadap tindak pidana menjadi 12 tahun. Anak berhadapan dengan hukum mencakup anak sebagai pelaku, korban atau saksi.

Kedua, anak dapat dipenjara jika minimal telah berusia 14 tahun.

Ketiga, mewajibkan upaya diversi di setiap tingkatan. Pengertian diversi menurut UU SPPA adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Keempat, pemenjaraan merupakan pilihan terakhir bagi anak yang melakukan kejahatan. Nama Lembaga untuk menampung anak yang dirampas kemerdekaannya berubah dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan dari Rumah Tahanan (Rutan) Anak menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Kelima, aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim, bekerjasama dengan masyarakat diharapkan dapat menimbang alternatif penghukuman di luar penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana. Jika perlu, anak tak perlu menjalani proses yang panjang dalam sistem peradilan pidana, karena ditemukan solusi yang lebih baik dan adil, tak hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku.

Untuk meninjau implementasi UU SPPA yang resmi berlaku sejak 2014 lalu, PUSKAPA melakukan studi pada bulan Maret-April 2019, di empat kota, yaitu Tangerang (Banten), Palembang (Sumatera Selatan), Surabaya (Jawa Timur), dan Kendari (Sulawesi Tenggara). Keempat wilayah ini dipilih karena memiliki jumlah kasus tertinggi secara nasional, serta terwakili secara demografis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan pejabat dan petugas, mantan anak yang berhadapan dengan hukum, diskusi kelompok terfokus, analisis putusan pengadilan, menggunakan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di masing-masing lokasi penelitian, serta melakukan kajian literatur.

Berdasarkan analisis studi, gambaran anak yang berhadapan dengan hukum di keempat lokasi penelitian adalah seperti ini. Rata-rata anak berusia 14–17 tahun, dan 98 persen berjenis kelamin laki-laki. Sebagian besar terlibat dalam kasus pencurian. Deskripsi yang kurang lebih serupa ditemukan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan PUSKAPA pada 2014, 2016, dan 2019. Selain itu, anak umumnya masih bersekolah ketika diperiksa di pengadilan.

Yang mengejutkan, dari semua kasus yang diajukan ke tingkat pengadilan, sekitar 90 persen divonis penjara, dengan rentang hukuman pemenjaraan rata-rata 419 hari. Padahal kasus pencurian dan status anak sebagai pelajar seharusnya menjadi pertimbangan untuk diupayakan diversi. Penelitian juga menemukan masih ada anak usia 12–13 tahun yang diajukan ke meja hijau, serta anak usia 13 tahun dipidana penjara.

Mengapa hakim mengambil keputusan demikian? Studi mengkaji, keputusan memenjarakan anak ini tidak berkorelasi dengan berat-ringan perbuatan pidana, atau terkait gender hakim yang memutuskan. Penelitian juga tidak menemukan adanya keterkaitan antara pengalaman hakim yang pernah menerima pelatihan tentang UU SPPA dengan keputusan pemenjaraan anak. Studi menyimpulkan, penyebab hakim memutuskan vonis penjara adalah karena tak tersedia alternatif pemidanaan di luar penjara.

Situasi lain yang diidentifikasi studi ini adalah sekitar 52 persen penahanan anak dilakukan di sel khusus anak dalam Rutan Dewasa karena tidak terdapat LPAS di semua lokasi penelitian. Alasan di balik fenomena ini semata-mata adalah alasan praktis terkait mobilitas anak menuju lokasi pengadilan, serta faktor keamanan. Padahal untuk mencegah anak agar tak putus sekolah, sebaiknya anak dikenakan tahanan rumah atau tahanan kota.

Lantas, apakah temuan di atas menunjukkan aparat penegak hukum tak dapat mengupayakan diversi? Jika merujuk pada data dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, sejak UU SPPA diberlakukan pada 2014, jumlah anak yang dipenjara menunjukkan penurunan hingga sekitar 30 persen, meskipun tahun 2018 jumlah anak yang dipenjara agak sedikit meningkat. Bisa jadi, upaya diversi untuk kasus anak justru mengalami kenaikan namun tidak mencapai kesepakatan sehingga proses pidana berlanjut.

Studi PUSKAPA juga mengamati bahwa meningkatnya pelaksanaan diversi tidak serta merta diikuti oleh kualitas dan akuntabilitas yang memadai. Pasal 7 UU SPPA hanya mengatur bahwa diversi dapat dilakukan jika ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan pelanggaran yang berulang.

Namun, faktanya ketentuan di atas tak selalu menjadi bahan pertimbangan. Absennya peraturan tentang pelaksanaan diversi yang lebih mendetail membuka ruang penafsiran terlalu lebar dari pasal 7 UU SPPA. Pelaksanaan diversi menjadi beragam karena tergantung pada pemahaman masing-masing aparat. Dalam wawancara dengan peneliti, peran pembimbing kemasyarakatan justru terlihat lebih menonjol dalam mengadvokasi upaya diversi, memberi pemahaman dan berusaha meyakinkan pihak korban, bahkan aparat, tentang manfaat diversi.

Seperti apa bentuk diversi yang diambil? Penelitian mencatat bahwa sebagian besar kasus anak yang menempuh jalur diversi berujung pada pengembalian anak pada orang tua (92 persen). Toh, menurut studi, bentuk diversi itu dipilih lagi-lagi karena minimnya alternatif pembinaan untuk anak di luar penjara. Selain itu, kesepakatan diversi yang paling banyak dipilih adalah pembayaran ganti rugi.

Lalu, apakah diversi itu dapat menjamin anak tak mengulangi perbuatannya? Sayangnya, hal itu tak dapat ditelusuri. Pelaksanaan diversi ternyata tak diikuti oleh pengawasan dan evaluasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Penelitian tak dapat menemukan dokumentasi tentang upaya diversi yang telah disepakati, kesiapan orang tua/keluarga, dan tolok ukur lainnya yang menunjukkan hasil pelaksanaan diversi tersebut.

Salah satu penyebab lemahnya pemantauan, menurut studi, adalah ketiadaan penetapan pengadilan tentang kesepakatan diversi, termasuk klausul mengenai pencabutan diversi jika pelaksanaannya tidak sesuai. Tanpa keputusan pengadilan, pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum tak memiliki landasan hukum yang mengikat dalam melaksanakan diversi secara konsisten dan akuntabel. Akibatnya, pembimbing kemasyarakatan kesulitan untuk memantau efektivitas diversi.

Menjangkau Keadilan Restoratif

A boy sitting on the ground while reading a book during sunset
A boy sitting on the ground while reading a book during sunset

Pelaksanaan diversi bukan satu-satunya aspek yang ditekankan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini sepatutnya mampu menjadi landasan hukum yang kuat untuk mencegah anak masuk sistem peradilan pidana. Kalaupun terpaksa masuk dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan UU SPPA idealnya mampu mencegah anak ditahan dalam institusi, bahkan mencegah anak divonis penjara. Jika anak itu berhasil dicegah masuk penjara, maka implementasi UU SPPA sepatutnya menyediakan alternatif pemidanaan untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar kelak ia tak mengulangi perbuatannya.

Diversi baru mencakup sebagian kecil dari tujuan keadilan restoratif yang ingin dicapai oleh UU SPPA. Karena itu, meski pelaksanaan upaya diversi tampak meningkat, bukan berarti keadilan restoratif telah terwujud. Apalagi jika efektivitas dan akuntabilitas implementasi diversi belum memiliki tolak ukur yang jelas dan pasti. Mengupayakan diversi masih dilihat sekedar kewajiban di atas kertas oleh aparat penegak hukum, tanpa memahami esensi dan tujuan diversi.

Pakar Hukum dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menilai, aparat penegak hukum belum memahami makna keadilan restoratif, yang terkandung dalam UU SPPA. “Aparat penegak hukum masih berpegang pada konsep ‘Just Deserts’” kata dia.

Aparat masih menggunakan asas ‘kesetimpalan’, yakni hukuman itu harus setimpal dengan perbuatannya. Pasalnya, diversi yang dilaksanakan tak mencerminkan keadilan restoratif yang ingin diwujudkan oleh UU SPPA. Pengembalian anak ke orang tua tanpa evaluasi dan pemantauan terhadap hasil pelaksanaannya, atau pembayaran ganti rugi, kata Pohan, adalah contoh diversi yang non-restoratif.

Saat ini, berdasarkan studinya itu, PUSKAPA menyimpulkan bahwa peningkatan diversi baru mencerminkan kepatuhan, dan secara keseluruhan, UU SPPA belum berhasil mencegah anak masuk dalam sistem peradilan pidana. Demi mencapai keadilan restoratif, masih dibutuhkan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan UU SPPA.

Artikel ini merupakan seri pertama dari rangkaian artikel Studi SPPA. #KesempatanKeduabagiAnak.

We work with policymakers and civil society on inclusive solutions that create equal opportunities for all children and vulnerable populations.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store