Perlindungan Sepanjang Galah

UU SPPA mewajibkan anak didampingi. Kendala klasik masih dominan.

Photo by Rosalind Chang on Unsplash

Sembilan tahun lalu, khalayak di tanah air geger. Media memberitakan seorang anak berusia 14 tahun diadili di PN Jakarta Pusat karena mencuri selembar kartu pulsa isi ulang senilai Rp 10.000. Dia tertangkap mencuri kartu pulsa itu saat terjadi kerusuhan di Johar Baru, Jakarta Pusat. Di pengadilan, dia dituntut pasal pencurian di saat rusuh, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Tak kurang, Komnas pun bereaksi dan minta proses pengadilan itu dihentikan (“Terdakwa Anak Kasus Pencurian Pulsa Telepon, Bebas”, BBC.com, 11 Mei 2016).

Seperti dilansir kanal berita BBC.com pada 11 Mei 2016, hakim akhirnya membatalkan dakwaan tersebut dengan mengabulkan eksepsi kuasa hukum terdakwa. Pengacara berargumen bahwa sesuai ketentuan KUHAP, setiap tersangka dalam kasus pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara, harus didampingi oleh kuasa hukum. Sejak pemeriksaan di polisi, anak itu ternyata tak pernah didampingi pengacara. Karena itu, peradilan itu harus dihentikan karena proses penyidikan menyalahi prosedur hukum.

Kasus yang hampir serupa kembali diliput media beberapa tahun kemudian. Pada 24 November 2016, kanal berita detik.com memberitakan seorang siswa SD diancam hukuman 10 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Anak itu dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena tertangkap membawa senjata tajam. Namun, hakim akhirnya memutus bebas terdakwa. Alasannya, proses pemeriksaan di kepolisian tak sesuai prosedur karena terdakwa tidak didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kata hakim. Sehingga, hakim memutuskan dakwaan itu, “batal demi hukum” (“Tak Didampingi Pengacara di Penyidikan, Siswa SD yang Terancam 10 Tahun Bebas”, detik.com, 24 November 2016).

Waktu itu, kasus semacam ini menarik perhatian masyarakat. Hal yang memancing perhatian, pertama, berat-ringannya kesalahan anak. Kedua, ancaman hukuman yang amat berat untuk anak. Ketiga, penggunaan perangkat hukum yang berbeda untuk membebaskan anak dari dakwaan. Meski begitu, kedua ilustrasi kasus di atas bermuara kepada satu hal yang sama: ketiadaan pendampingan anak oleh kuasa hukum dalam proses peradilan, dapat membuat dakwaan atau keputusan pengadilan batal demi hukum.

Ini menunjukkan betapa krusialnya pendampingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka dan terdakwa. Dalam kasus yang terjadi pada 2011, pengacara menggunakan KUHAP sebagai dasar pengajuan eksepsi, meski saat itu berlaku Undang-Undang №3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan untuk kasus 2016, hakim berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Anak untuk membatalkan dakwaan. Padahal aturan mengenai pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum diatur dengan lebih tegas dalam UU SPPA (yang efektif mulai berlaku sejak 2014).

Sebenarnya sejauh mana implementasi UU SPPA mampu menjamin pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

Mendampingi = Melindungi Anak

Selain dimensi pencegahan, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (UU SPPA) mengandung dimensi perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai tersangka, korban, saksi, maupun terpidana. Perlindungan itu, menurut undang-undang, diberikan melalui pendampingan hukum oleh advokat atau kuasa hukum, serta pendampingan non-hukum oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial. Tujuannya, agar anak dapat memahami proses yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana, sehingga dia kemudian bisa menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi yang muncul. Pendampingan itu diharapkan menjamin perjalanan anak dalam sistem peradilan pidana berlangsung aman, dan proporsional. Dengan begitu, keseluruhan proses akhirnya bisa memulihkan dan berhasil mengembalikannya ke masyarakat.

Ketentuan UU SPPA mengatur pendampingan anak adalah sebagai berikut. Pasal 3 UU SPPA menyebutkan sejumlah hak anak dalam sistem peradilan pidana, di antaranya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bentuk bantuan lain secara efektif (bagian c). Selain itu, anak juga berhak didampingi oleh orang tua atau orang lain yang dipercaya oleh anak (bagian j). Kemudian pada pasal 23 UU SPPA disebutkan bahwa anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua atau anak yang dipercaya anak selaku korban atau saksi, dan pekerja sosial dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

Di dalam undang-undang itu juga diatur kewajiban setiap aparat untuk mengingatkan anak dan orang tua/wali tentang hak anak akan bantuan hukum, termasuk juga keharusan pendampingan anak di dalam persidangan. Jika aparat penegak hukum tidak memberitahu anak, orang tua/wali mengenai hak tersebut maka penangkapan, penahanan atau bahkan persidangan akan batal demi hukum (lihat pasal 40 dan 55 UU SPPA).

Menilik kewajiban pendampingan hukum maupun non-hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur sedemikian rupa oleh UU SPPA, maka asumsinya tak ada lagi anak yang tak memperoleh pendampingan di setiap tahapan sistem peradilan pidana. Baik itu pendampingan oleh advokat atau kuasa hukum, maupun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan pekerja sosial.

Tapi, faktanya, analisis PUSKAPA terhadap putusan pengadilan di Tangerang, Palembang, Kendari, dan Surabaya pada kurun 2018–2018 menemukan bahwa sekitar 9 persen anak yang berkonflik dengan hukum tidak memperoleh pendampingan hukum sama sekali di persidangan. Terbatasnya pendampingan hukum ini juga diamini oleh informan PK yang diwawancara tim peneliti PUSKAPA. Mereka menyebutkan bahwa mereka jarang bertemu dengan kuasa hukum dalam setiap tahapan peradilan pidana anak. Penjelasan mereka bertolak belakang dengan informan dari penegak hukum, yang menyatakan, mereka selalu memfasilitasi akses bantuan hukum untuk anak.

Absennya pendampingan hukum itu, berdasarkan wawancara oleh tim studi PUSKAPA, didorong berbagai faktor. Pertama, terkait anggaran dari pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) untuk organisasi bantuan hukum. Organisasi Bantuan Hukum mengeluhkan dana yang tak memperhitungkan kebutuhan dan tantangan geografis yang dihadapi dalam pendampingan hukum. Selain itu, mekanisme pencairan dinilai mempersulit pemberi bantuan hukum karena hanya berlaku untuk kasus yang diambil dan selesai pada tahun anggaran yang sama. Kedua, keberadaan organisasi bantuan hukum yang tak merata, dan umumnya terpusat di kota-kota besar. Padahal potensi tanggung jawab organisasi bantuan hukum dalam upaya pendampingan hukum untuk kasus anak cukup besar, di samping juga harus menangani kasus-kasus orang dewasa. Ketiga, pendampingan hukum masih terbatas pada anak dari kelompok miskin saja. Di luar kelompok itu, keluarga mengupayakan sendiri.

Di sisi lain, kondisi pendampingan non-hukum memberikan gambaran yang serupa. Berdasarkan studi PUSKAPA, sekitar 25 persen pemeriksaan anak di pengadilan tidak disertai penelitian masyarakat (Litmas), dan 16 persen persidangan anak tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas. Padahal, UU SPPA mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat sebelum mengambil keputusan (Pasal 60 ayat 3). Jika hal itu tak dilakukan, maka putusan hakim batal demi hukum.

Kondisi semacam ini bukan tanpa penyebab. PUSKAPA menyebutkan minimnya pendampingan non hukum terkendala oleh persoalan kurangnya sumber daya manusia, tantangan luas wilayah dan kondisi geografis, minimnya dukungan anggaran, serta terbatasnya sarana dan prasarana. Rasio jumlah PK dengan jumlah kasus anak yang harus ditangani tiap tahun, misalnya, menunjukkan perbandingan yang mencolok di tiap kota. Di Kendari, rasio kasus anak yang ditangani PK BAPAS adalah 1:10 per tahun. Di Palembang, rasionya adalah 1:12. Sedangkan di Surabaya, setiap tahun, seorang PK Bapas harus menangani 19 kasus anak. Sementara itu, kondisi ketersediaan pekerja sosial lebih menyedihkan. Tak jarang, satu-dua pekerja sosial bertanggung jawab atas satu provinsi atau kabupaten/kota. ‘Ini rasio yang amat tak masuk akal,’ kata Direktur PUSKAPA, Santi Kusumaningrum. Situasi ini perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat peran PK dan pekerja sosial cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Semua keterbatasan yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum, PK dan pekerja sosial, akhirnya berpengaruh pada kinerjanya. Selain itu, tiadanya standar dalam pendampingan hukum dan non-hukum membuat kualitas bantuan juga beragam, bergantung pada inisiatif dan kapasitas dari para pendamping. Ini tak hanya berlaku dalam layanan pendampingan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana saja. Kondisi ini juga dialami oleh anak sebagai korban dan saksi. Informan dari aparat penegak hukum rata-rata mengakui pula bahwa kualitas kuasa hukum yang diupayakan oleh keluarga masih lebih baik ketimbang yang disediakan oleh negara melalui skema dana bantuan hukum.

Untungnya masih ada upaya untuk memperluas pendampingan bagi anak korban dan saksi, selain PK dan pekerja sosial. Informan dalam penelitian menyebut adanya layanan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tetapi layanan yang diberikan unit ini cenderung berbeda antar daerah karena tak ada standar dan kualifikasi khusus bagi petugas dalam melayani kebutuhan anak.

Masa Depan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Photo by Andrew Seaman on Unsplash

Gambaran yang diperoleh melalui studi PUSKAPA menunjukkan betapa terbatasnya pendampingan hukum dan non hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai semangat keadilan restoratif yang terkandung dalam UU SPPA, pihak yang berpotensi besar sebagai jembatan serta penyambung lidah anak akan pemenuhan hak dan kebutuhannya dalam sistem peradilan pidana justru menemui beragam keterbatasan. Secara garis besar, studi PUSKAPA menyimpulkan bahwa implementasi UU SPPA belum bisa memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Situasi ini perlu segera dibenahi karena implementasi UU SPPA membutuhkan peran advokat, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial yang lebih besar daripada yang pernah diatur dalam aturan atau undang-undang sebelum UU SPPA. Tanpa mencurahkan perhatian, anggaran dan tenaga yang lebih di sektor ini, jalan menuju keadilan restoratif bagi anak semakin terjal.

Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan, Slamet Prihantara, menekankan bahwa tugas PK yang kompleks mengharuskan petugas untuk lebih inovatif dalam menjalin kerjasama dengan beragam pihak, baik instansi, lembaga, maupun dengan anggota atau kelompok masyarakat lain.

Hal senada juga diutarakan Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Kanya Eka Santi, mengenai peran pekerja sosial. “Tenaga pekerja sosial memang sangat kurang,” kata dia. Karena itu, pekerja sosial memang belum bisa melakukan kunjungan berulang-ulang dalam jangka panjang. Apalagi, menurut Kanya, rehabilitasi sosial tak hanya menyangkut anak saja, tapi biasanya meliputi juga pemulihan untuk keluarga, komunitas dan lingkungannya. Untuk menyiasati kekurangan tenaga itu, setelah kurun waktu tertentu, tanggung jawab pengawasan terhadap proses reintegrasi anak ke masyarakat diserahkan pada komunitas di mana anak tinggal.

Apakah strategi tersebut mampu menjawab tantangan yang dihadapi PK dan pekerja sosial dalam pelaksanaan UU SPPA? Jawabannya, tentu, efektifitasnya masih harus dibuktikan.

Artikel ini merupakan seri kedua dari rangkaian tulisan Studi SPPA #KesempatanKeduabagiAnak. Silakan akses seri pertama di sini

We work with policymakers and civil society on inclusive solutions that create equal opportunities for all children and vulnerable populations.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store