Perlu kerjasama lintas sektoral. Perubahan undang-undang dimungkinkan.

Seri terakhir dari rangkaian tulisan Studi SPPA #KesempatanKeduabagiAnak

Lima orang siswa SMPN Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mengeroyok seorang petugas kebersihan di sekolah. Peristiwa ini terjadi pada 9 Januari 2019. Pangkal dari peristiwa ini, seperti yang diberitakan oleh detik.com pada 12 Februari 2019, adalah panggilan kasar terhadap Faisal oleh kelima anak itu. Tak terima dengan ejekan tersebut, petugas kebersihan ini mendatangi kelima anak sambil meminta agar ejekan itu dihentikan. Setelah itu, Faisal menampar salah satu anak, sehingga dibalas dengan aksi pengeroyokan anak-anak itu terhadap petugas kebersihan tersebut.

Kasus ini sempat diwarnai aksi saling lapor ke kepolisian antara Faisal dan orang tua anak-anak itu. Namun, akhirnya kedua pihak sepakat untuk berdamai: orang tua bersedia membayar biaya pengobatan Faisal. Kesepakatan itu tercapai setelah kedua belah pihak duduk bersama dengan sekolah dan perwakilan masyarakat. Karena perdamaian itu, kasus ini kemudian tidak dilanjutkan dengan proses hukum (“Kasus Cleaning Service Digebuki Ortu Siswa Berakhir Damai”, detik.com, 12 Februari 2019). Tapi, detik.com kemudian melaporkan bahwa kelima anak itu malah dikeluarkan dari sekolah, dan diberi surat pengantar untuk pindah ke sekolah lain (“Siswa SMP di Sulsel Pengeroyok Cleaning Service Di-DO Sekolah”, detik.com, 12 Februari 2019).

Kasus di atas adalah cerminan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan “keadilan restoratif”, seperti yang diamanatkan dalam UU SPPA. Anak tak dibawa ke dalam proses peradilan pidana dengan mengambil kesepakatan diversi antara pelaku, korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Situasi di atas menggambarkan temuan studi PUSKAPA yang dilaksanakan bulan Maret-April 2019 yang lalu. Namun, diversi yang dilakukan tak mencerminkan keadilan yang restoratif dan tak ada standar mekanisme pengawasan atau pemantauan terhadap hasil pelaksanaannya.

Tak ada pendampingan yang memadai bagi anak, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya tak terjamin. Dalam kasus di atas, setelah anak terhindar dari proses hukum, anak malah diambil haknya untuk memperoleh pendidikan. Alih-alih melakukan pembinaan terhadap perilaku anak-anak yang dicap nakal itu, sekolah lepas tangan, dan justru menjerumuskan anak dalam masalah baru. Pengeluaran anak dari sekolah justru berpotensi menimbulkan stigma terhadap kelima anak tersebut dan bisa menghambat kesempatan yang lebih luas bagi mereka di masa depan. Tampaknya tak ada alternatif pembinaan yang ditawarkan dalam forum yang membahas kesepakatan diversi itu.

Karena itu, tak heran, jika mencermati temuan studi diseminasi PUSKAPA terhadap pelaksanaan UU SPPA sejak diberlakukan pada 2014, Direktur PUSKAPA, Santi Kusumaningrum, menyimpulkan bahwa implementasi undang-undang tersebut belum berhasil membantu anak memulihkan diri, dan kembali ke masyarakat dengan “wajar dan bermartabat”.

Pendapat senada ditegaskan Pengamat Hukum, Agustinus Pohan, dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. “Keadilan restoratif itu tak semata-mata bersikap lebih lunak,” kata dia.

Menurut Pohan, keadilan restoratif mengutamakan tiga hal, yaitu repair, reconciliation, dan re-assurance. Langkah pertama adalah pemulihan korban terhadap dampak tindak pidana. Caranya, dengan mengidentifikasi siapa pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Selanjutnya, perlu dipikirkan bagaimana bentuk kompensasi yang diberikan. Jika pelaku — yang masih anak-anak — berasal dari keluarga tak mampu, maka negara wajib mengambil alih untuk menanggung beban itu.

Kedua, keadilan restoratif mengedepankan rekonsiliasi antara pihak korban dan pelaku. Rekonsiliasi ini perlu untuk semua jenis tindakan pidana — dari yang ringan hingga yang paling berat, serta harus diupayakan dalam setiap tingkatan dalam sistem peradilan pidana. Rekonsiliasi bukan bertujuan untuk mendapatkan remisi. Namun, ‘dalam proses rekonsiliasi itu, pelaku diharapkan memahami korban, lalu menyadari kesalahan dan akibat dari perbuatannya,” kata dia.

Ketiga, proses yang berjalan dalam peradilan pidana harus bisa menjamin bahwa pelaku takkan mengulangi perbuatannya. Pohan berargumen, proses rekonsiliasi yang berhasil akan menjadi modal utama dalam proses asimilasi atau pembebasan bersyarat bagi pelaku. Sayangnya ketiga hal tersebut belum tercermin secara konsisten dalam pelaksanaan UU SPPA selama enam tahun terakhir ini.

Dengan kesimpulan bahwa UU SPPA belum berjalan sesuai yang diharapkan, maka studi mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas diversi untuk mencegah Anak menjalani proses peradilan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. DR. Harkristuti Harkrisnowo, memaparkan bahwa jumlah aparat penegak hukum yang telah menjalani pelatihan UU SPPA semakin meningkat. Namun, penelitian menunjukkan pengalaman pelatihan tidak mempengaruhi keputusan yang diambil dalam kasus anak. Karena minimnya alternatif pemidanaan di luar penjara, hakim lebih condong pada vonis penjara. Kalaupun dilakukan diversi, maka pelaksanaannya tak mencerminkan keadilan restoratif dan beragam tergantung dari pemahaman masing-masing aparat penegak hukum.

Untuk memperbaiki situasi ini, studi menyarankan agar pemerintah pusat memperbaiki problem inkonsistensi dalam persyaratan dan pelaksanaan diversi, mempersiapkan pilihan alternatif dalam pelaksanaan diversi beserta sumber dayanya, serta mengawal akuntabilitas diversi lewat penetapan pengadilan.

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendampingan hukum dan non-hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum

Pendampingan hukum

Menyinggung soal keterbatasan pendampingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN Reza Fikri Febriansyah mengakui bahwa hal itu tak terelakkan. “Hingga September 2020, jumlah kasus pidana anak yang memperoleh dana bantuan hukum hanya sekitar 544 kasus atau 15,5 persen dari keseluruhan kasus yang menerima bantuan tersebut,” paparnya. Dia menjelaskan, Undang-Undang №16/Tahun 2011 terbit lebih dulu daripada UU SPPA dan tak hanya fokus pada proses litigasi pidana anak saja. Karena itu, kebutuhan pendampingan anak dalam UU SPPA tidak memperoleh porsi perhatian yang signifikan dalam UU Bantuan Hukum. Hal yang sama juga berlaku pada anggaran dana bantuan hukum. Dana itu memang hanya diperuntukkan bagi orang miskin dan kelompok orang miskin saja — karena berfungsi untuk menunjukkan kehadiran negara dalam pemenuhan hak konstitusional sekelompok warga yang berada dalam situasi ekonomi yang lemah. Namun, mencermati betapa krusialnya kebutuhan pendampingan bantuan hukum, Reza Fikri sepakat jika perlu diadakan perubahan terhadap UU Bantuan Hukum agar lebih peraturan dan anggarannya dapat kompatibel dengan pelaksanaan UU SPPA.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi studi diseminasi oleh PUSKAPA. Intinya, perbaikan pendampingan hukum dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan layanan (melalui pos bantuan hukum di kepolisian dan kejaksaan) dan aksesibilitas layanan. Kedua hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki mekanisme anggaran agar dapat lebih mencerminkan kebutuhan di lapangan.

Pendampingan non-hukum

Masalah utama dari pendampingan non-hukum adalah ketersediaan sumber daya yang amat minim. Untuk itu, pemerintah daerah dapat menerima pekerja sosial profesional sebagai upaya menyokong pemberian rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah juga harus menambah Pembimbing Kemasyarakatan juga untuk memudahkan mobilitas dan memberi tanggung jawab yang proporsional untuk petugas. Pengadaan pos bapas juga dapat dilakukan agar layanan pendampingan oleh PK semakin terjangkau.

3. Mencegah penahanan dan pemenjaraan bagi Anak.

Demi mencegah putusan penjara, maka pemerintah perlu menjamin ketersediaan alternatif penahanan dan pemenjaraan yang dapat digunakan. Untuk itu, peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) perlu diperkuat dan diperluas pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu saja langkah ini juga termasuk memastikan keberadaan fasilitas penahanan di luar lembaga, seperti tahanan rumah atau tahanan kota dan program rehabilitasi di dalam lembaga.

Di sisi lain, pelatihan lintas lembaga dan tingkat otoritas masih perlu dilakukan bagi aparat penegak hukum agar dapat memperbaiki perspektif mereka tentang putusan penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Melindungi anak melalui layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang berkualitas.

Dibutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk mewujudkan layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang berkualitas. Di antaranya, menyusun program rehabilitasi di setiap daerah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bapas dengan menggandeng penyelenggara pelatihan, pendidikan vokasi dan penyelenggara rehabilitasi lainnya. Kementerian Sosial perlu mendorong pendirian LPKS agar kualitas rehabilitasi terpelihara dengan standar pelayanan dan pengawasan yang tepat, dengan pendampingan teknis, dan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk menunjang layanan rehabilitasi bagi anak korban dan saksi, perlu semakin didorong pembentukan unit rujukan untuk perlindungan anak di tingkat daerah, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Menjamin akuntabilitas sistem peradilan anak melalui sistem pemantauan dan evaluasi.

Pengadaan bank data eksklusif Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban memberikan dasar bagi lembaga penegak hukum untuk mengembangkan basis data eksklusif terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Basis data untuk Anak yang berhadapan dengan hukum akan bermanfaat bagi setiap lembaga dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya data itu juga akan bermanfaat untuk lembaga pemantauan dan evaluasi, seperti KPPPA dan KPAI, agar dapat aktif memantau dan memberi evaluasi terhadap implementasi SPPA.

We work with policymakers and civil society on inclusive solutions that create equal opportunities for all children and vulnerable populations.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store